Kabar Pungutan Asesmen Kepala Sekolah Batu Bara Masih Sebatas Dugaan

BATU BARA – Kabar dugaan pungutan terkait asesmen kepala sekolah se-Kabupaten Batu Bara yang dijadwalkan Oktober 2026 beredar luas. Disebutkan adanya biaya “5 ikat” untuk kepala sekolah definitif dan “10 ikat” untuk yang berstatus Plt. Hingga kini, belum ada bukti atau dokumen resmi yang memastikan hal tersebut benar terjadi.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Yasser Abdillah, S.STP., menampik keterlibatannya, menyebut informasi itu sebagai fitnah. Seorang ASN terkait juga membenarkan rencana asesmen namun jadwal belum pasti, dan ia tidak mengetahui adanya pungutan tersebut serta membantah keterlibatannya.

Kabar itu bersumber dari keterangan sejumlah kepala sekolah yang identitasnya tidak dipublikasikan, serta pernyataan aktivis berinisial JS. Keterangan tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut sebelum dinyatakan sebagai fakta.

H.P. Hasibuan, S.H., Ketua DPC LSM PENJARA Batu Bara, mengingatkan agar tidak langsung menganggap isu itu benar. “Jika ada bukti, sampaikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika tidak benar, pihak yang disebut juga berhak meluruskan informasi,” ujarnya.

Ia mendesak Dinas Pendidikan menjelaskan secara transparan seluruh mekanisme, jadwal, dan biaya jika ada, guna mencegah kabar simpang siur.

Pendidikan menyangkut kepercayaan masyarakat, sehingga setiap persoalan harus ditangani dengan hati-hati dan berbasis fakta. Media saat ini menempatkan kabar itu sebagai dugaan yang masih memerlukan verifikasi — bukan kesimpulan bahwa pungutan telah terjadi.

Yang dijaga bukan sekadar nama baik seseorang, melainkan marwah pendidikan dan kepercayaan publik. Ruang hak jawab tetap terbuka bagi semua pihak.