Smelter BPT Disorot Tajam, Dugaan Tampung Timah Ilegal Mencuat, 3.300 Ton Timah Mitra PT Timah Dipertanyakan

Sejumlah pemberitaan sebelumnya memunculkan dugaan adanya material timah yang berasal dari aktivitas pertambangan tanpa izin yang kemudian diduga masuk ke Smelter BPT. Dugaan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan serius: dari mana material itu berasal, siapa pemasoknya, dan bagaimana proses verifikasi legalitas dilakukan sebelum timah diterima?

Di sisi lain, persoalan sekitar 3.300 ton timah milik mitra PT Timah Tbk juga ikut menjadi sorotan. Penggiat lingkungan Bangka Belitung, Endro Siswono, sebagaimana diberitakan sebelumnya, mempertanyakan dasar hukum pembayaran material timah dalam jumlah tersebut yang dikaitkan dengan Smelter BPT.

Angka 3.300 ton bukan jumlah kecil. Karena itu, publik tentu membutuhkan penjelasan yang terang mengenai status material, asal-usulnya, mekanisme penerimaan, dasar pembayaran, serta dokumen yang menjadi dasar transaksi tersebut.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sistem pengawasan terhadap rantai pasok timah dilakukan. Sebab, apabila material yang berasal dari kegiatan pertambangan tanpa izin benar masuk ke rantai pengolahan, persoalannya tidak berhenti pada aktivitas tambang di lapangan, tetapi juga menyangkut bagaimana material tersebut dapat masuk ke rantai perdagangan dan pengolahan.

Smelter sebagai bagian dari rantai hilirisasi timah tentunya menjadi salah satu titik penting untuk memastikan material yang diterima memiliki asal-usul dan dokumen yang jelas.

Namun demikian, dugaan penampungan timah ilegal tersebut belum merupakan kesimpulan hukum. Kebenaran informasi dan ada atau tidaknya pelanggaran masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan serta penelusuran oleh instansi berwenang.

Publik kini menunggu penjelasan dari pihak PT Bangka Prima Tin mengenai dugaan tersebut, termasuk mekanisme screening material, dokumen asal timah, pihak pemasok, serta penjelasan terkait 3.300 ton timah mitra PT Timah Tbk yang ikut dipertanyakan.

PT Bangka Prima Tin dan pihak-pihak terkait tetap memiliki ruang klarifikasi dan hak jawab untuk menjelaskan seluruh persoalan tersebut secara terbuka.

Tim