Jaksa Kembalikan Berkas Ke Penyidik, Unsur Liwath Tak Terbukti


Banda Aceh, Jejakdigital.co.id —
Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyatakan berkas perkara dugaan Jarimah Liwath atas nama tersangka F (57) dan AM (22) belum dinyatakan lengkap atau P-21 hingga 16 November 2026.

Kejari Banda Aceh, Bobbi Sandri, S.H., M.H., menyampaikan keterangan resmi itu untuk meluruskan opini publik yang mempertanyakan profesionalitas Kejaksaan dalam menangani perkara tersebut.

"Kejaksaan Negeri Banda Aceh tidak memiliki kepentingan untuk melindungi pihak mana pun. Kami tidak membedakan seseorang berdasarkan jabatan, kedudukan, maupun latar belakangnya," tegas Kejari Banda Aceh.

Perkara hasil penyidikan PPNS Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh itu diduga terjadi 12 Agustus 2026 sekitar pukul 18.15 WIB, di sebuah ruang kerja kantor pemerintahan di Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Kejari memaparkan kronologi penanganan: SPDP diterima 18 Agustus 2026, berkas tahap pertama diterima 8 September 2026, lalu dinyatakan belum lengkap lewat P-18 pada 14 September 2026. JPU kemudian mengembalikan berkas lewat P-19 pada 21 September 2026 dengan 17 petunjuk.

Setelah pemenuhan petunjuk, ekspose, dan koordinasi berulang, pada 28 Oktober 2026 Penyidik menyampaikan penyidikan sudah maksimal namun unsur Pasal 63 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat belum dapat dipenuhi. Pada 16 November 2026, JPU kembali mengembalikan berkas kepada Penyidik melalui Berita Acara Koordinasi.

Alasan utama JPU, unsur utama Jarimah Liwath sebagaimana definisi Pasal 1 angka 28 Qanun Hukum Jinayat belum didukung alat bukti yang cukup.

JPU menilai keterangan tersangka, saksi, ahli kedokteran forensik, dan ahli hukum Islam dalam berkas belum membuktikan adanya tindakan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut. Saksi tidak melihat langsung perbuatan di dalam ruangan, tersangka AM menyangkal, temuan medis tidak dapat dipastikan berasal dari peristiwa 12 Agustus 2026, dan ahli hukum Islam menyatakan perbuatan yang terungkap tidak dapat digolongkan sebagai Liwath.

JPU juga telah menguji Pasal 406, Pasal 414 ayat (1), dan Pasal 415 KUHP Nomor 1 Tahun 2023. Ketiganya dinilai belum terpenuhi karena peristiwa terjadi di ruang tertutup, tanpa kekerasan, tanpa publikasi pornografi, dan kedua tersangka dalam keadaan sadar serta dewasa.

"Persoalan dalam perkara ini bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya aktivitas seksual, tetapi apakah perbuatan yang ditemukan sesuai dengan rumusan Jarimah Liwath sebagaimana ditentukan secara tegas dalam Qanun," jelasnya.

Kejari menegaskan JPU terikat asas legalitas dan tidak boleh memperluas pengertian tindak pidana melalui analogi. Penerapan asas legalitas bukan berarti membenarkan perbuatan yang terjadi.

Kejari juga menegaskan tidak ada perlakuan khusus. Ukuran pembuktian yang sama diterapkan pada perkara Liwath lainnya, termasuk yang telah diputus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 16/JN/2025/MS.Bna, di mana unsurnya terbukti lewat saksi dan alat bukti lain.

"Perbedaan hasil penanganan bukan didasarkan pada siapa pihak yang terlibat, melainkan pada perbedaan fakta dan kekuatan pembuktian," ujarnya.

Tindak lanjut penyidikan, termasuk kemungkinan penghentian penyidikan, merupakan kewenangan Penyidik. Kejari menilai perkara ini menjadi bahan evaluasi pentingnya penyempurnaan Qanun Hukum Jinayat, namun perubahan tidak dapat diberlakukan surut.


Editor: Eri Iskandar

Baca juga
Tersalin!

Berita Terbaru

  • Jaksa Kembalikan Berkas Ke Penyidik, Unsur Liwath Tak Terbukti
  • Jaksa Kembalikan Berkas Ke Penyidik, Unsur Liwath Tak Terbukti
  • Jaksa Kembalikan Berkas Ke Penyidik, Unsur Liwath Tak Terbukti
  • Jaksa Kembalikan Berkas Ke Penyidik, Unsur Liwath Tak Terbukti
  • Jaksa Kembalikan Berkas Ke Penyidik, Unsur Liwath Tak Terbukti
  • Jaksa Kembalikan Berkas Ke Penyidik, Unsur Liwath Tak Terbukti

Posting Komentar