Infrastruktur Batu Bara Mendapat Apresiasi, Transparansi dan Pengawasan Tetap Penting

 Infrastruktur Batu Bara Mendapat Apresiasi, Transparansi dan Pengawasan Tetap Penting

BATU BARA — Apresiasi terhadap pembangunan infrastruktur perlu berjalan beriringan dengan perhatian terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program. Hal tersebut menjadi salah satu perspektif yang relevan dalam menyoroti penataan jalan di Lingkungan VII dan Lingkungan VIII, Kabupaten Batu Bara.

Tokoh pemuda daerah, Mhd Helmi Syam, S.Kom., sebelumnya menyampaikan apresiasi terhadap pembenahan infrastruktur di kawasan tersebut. Pernyataan itu disampaikan kepada awak media pada Senin (19/10/2026).

Helmi menilai perhatian Pemerintah Kabupaten Batu Bara terhadap infrastruktur lingkungan merupakan hal yang penting bagi masyarakat.

Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., serta peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam penataan infrastruktur.

Namun, dalam perspektif tata kelola pemerintahan, setiap program pembangunan juga perlu didukung informasi yang jelas mengenai perencanaan, anggaran, pelaksanaan, dan hasil pekerjaan.

Transparansi tersebut penting agar masyarakat dapat memahami tujuan pembangunan sekaligus mengetahui manfaat fasilitas yang disediakan pemerintah.

“Pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat perlu didukung perencanaan yang baik, pelaksanaan sesuai ketentuan, dan pengawasan yang memadai,” ujar Helmi.

Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai penataan jalan di Lingkungan VII dan Lingkungan VIII, informasi mengenai sumber anggaran, nilai pekerjaan, volume penanganan, kontraktor jika ada, serta hasil pemeriksaan pekerjaan perlu dikonfirmasi kepada instansi berwenang.

Data tersebut juga dapat membantu masyarakat menilai kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan informasi yang terbuka dan dapat diverifikasi, pemberitaan mengenai pembangunan daerah dapat disajikan secara lebih lengkap dan akurat.

Penataan infrastruktur di Kabupaten Batu Bara diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik masyarakat, tetapi juga dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.